Suferi
JAKARTA - Senior Analis Taiwan-Indonesia Trade Analysis (TITA), Tulus. J Maha, MBA memandang bahwa pemerintah telah meningkatkan investasi bidang pembangunan pada berbagai sektor di tanah Papua sebagai bentuk _soft approach_ guna mengatasi permasalahan konflik Papua.
Tulus menyebutkan berbagai investasi yang telah diupayakan pemerintah untuk Papua, mulai dari akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, serta infrastruktur di Papua.
Pemerintah sendiri telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di Papua seperti jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara (PLBN), diantaranya jalan Trans-Papua, jalan di perbatasan, Jembatan Youtefa di Jayapura, serta Bandara.
“Investasi dalam sektor-sektor ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kesempatan ekonomi, ” kata Tulus.
Pemerintah juga terus mendorong pengembangan sektor-sektor potensial di Papua, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan. Sehingga menurutnya akan meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Papua.
“Diharapkan melalui berbagai investasi ini permasalahan ditanah Papua dapat terselesaikan dengan segera, ” Ungkapnya.
Senada dengan hal itu, Koordinator Biro Kajian IMASOSDEM Jakarta, Ilona Aulia mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang telah dilakukan Kelompok Separatis Papua (KST Papua) sangat penting dituntaskan untuk menjamin keselamatan setiap warga Papua.
Menurutnya, upaya pemerintah sangat tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan KST Papua yang melalui berbagai aspek, khususnya pendekatan kesejahteraan.
“Saya sangat mendukung dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menyelesaikan isu kst papua melalui pendekatan kesejahteraan serta berbagai kebijakan politik, ” ujarnya, melalui zoom (Selasa 19/06/2023).
Ilona juga menilai bahwa kebijakan politik pemerintah pusat dengan menetapkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sangat efektif untuk meredam aksi KST Papua.
Menurutnya, melalui daerah otonomi baru tersebut, peran pemerintah akan menjadi optimal dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Papua. Sehingga kesejahteraan masyarakat Papua tidak akan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.
“Melalui pendekatan kesejahteraan, maka pembangunan Indonesia akan bersifat Indonesia sentris dan tidak lagi jawasentris, ” Tutupnya.***(Mr/Fr)
Afrizal 
Narsono Son 
Uce Saepudin 
Suhendi 
